Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024). Foto: Oji/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty merasa prihatin saat mengetahui kecilnya pagu anggaran tahun 2025 untuk tiga kementerian yang merupakan mitra Komisi VI. Tiga kementerian tersebut adalah Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian BUMN. Padahal, ketiga kementerian tersebut merupakan kementerian yang menjadi penggerak perekonomian Indonesia.

"Kan aneh ya menteri-menteri penggerak perekonomian tapi dibekali dengan anggaran yang menurut saya dengan target yang tadi Pak Erick katakan target investasi ke depan ya memprihatinkan. Dan saya yakin tidak akan mencukupi gitu kalau nggak pinter-pinter gimana caranya supaya program-program ke depan itu target-target itu bisa tercapai," katanya dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan dan Kementerian BUMN, di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).

Pada kesempatan tersebut, Evita mengingatkan beberapa poin penting bagi tiga kementerian tersebut. Mengingat, Pemerintahan Presiden Joko Widodo akan segera berakhir pada kurang lebih satu bulan ke depan. Kepada Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki Evita mengingatkan soal kelanjutan pembahasan UU Koperasi yang belum juga rampung, hingga pekerjaan rumah bagi Kemenkop UKM untuk membawa UMKM naik kelas.

"Bagaimana ke depan ini kementerian Pak Teten ini bisa mendukung yang namanya perkembangan koperasi kita. Undang-Undang Koperasi kita belum jadi. Ini menjadi PR dari Kementerian UMKM. PR Bapak juga satu lagi bagaimana UMKM kita ini naik kelas Pak, karena ini banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk UMKM ini," ungkapnya.

Pada Kemendag, Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mendorong agar Kemendag dapat terus melakukan penguatan pangsa ekspor. Selain itu Kemendag juga diharapkan mampu mencari solusi dari permasalahan distribusi nasional yang masih terus terjadi.

"Karena kita tahu berapa tahun terakhir ini ya kebutuhan pokok sajalah kita mempunyai masalah di dalam hal tersebut. Kemudian juga pengawasan terhadap barang impor Pak Zul, bagaimana ke depan itu kita mengedepankan kepentingan daripada produk-produk nasional kita," urainya.

Terakhir, kepada Menteri BUMN Erick Thohir, Evita berharap ke depan Kementerian BUMN dan Kemendag dapat bersinergi dalam meningkatkan ekspor ke pasar-pasar internasional. Ia pun mengapresiasi langkah-langkah berani Erick dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di BUMN selama ini.

"Dan kita harap ke depan PR BUMN ini sangat besar ke depan dan tentunya tadi diharapkan bahwa BUMN ini memang menjadi tiang daripada perekonomian Indonesia ke depan," harapnya.

Diketahui, alokasi anggaran Kemenkop UKM, Kemendag, dan Kementerian BUMN tahun anggaran 2025 sesuai Surat Badan Anggaran DPR RI No. B/11277/AG.05.02/09/2024, adalah sebagai berikut; Kemenkop UKM sebesar Rp937,17 miliar, Kemendag sebesar Rp1.853,28 miliar, Kementerian BUMN sebesar Rp277,50 miliar. (bia/rdn)